Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Komunikasi Presiden Cegah Pemerintah Lakukan "Blunder"

Kompas.com - 13/05/2015, 10:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Komunikasi Presiden yang baru saja dibentuk Presiden Joko Widodo merupakan langkah positif untuk kembali menata pola komunikasi pemerintah. Tim ini diharapkan dapat mencegah kembali terjadinya blunder yang pernah dilakukan Presiden Jokowi maupun para menterinya dalam melontarkan pernyataan.

"Saya memandangnya tim ini positif meski agak terlambat. Seharusnya sudah sejak awal dibentuk sehingga blunder yang ada tidak terjadi," kata Direktur Eksekutif Political Communication Institute Heri Budianto saat dihubungi, Selasa (12/5/2015).

Heri tidak meragukan keberadaan Teten Masduki dan Sukardi Rinakit dalam Tim Komunikasi Presiden. Keduanya memiliki pengetahuan tentang dunia politik dan dipandang perlu dalam membentuk pola komunikasi presiden sehingga tak menimbulkan kesalahan yang berujung pada kegaduhan di publik.

Kesalahan itu antara lain terjadi ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia tidak membaca peraturan presiden soal uang muka pengadaan mobil bagi pejabat negara. Kesalahan lain yang menjadi sorotan publik adalah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno soal dukungan masyarakat terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Heri berharap agar Tim Komunikasi Presiden dapat menentukan isu-isu apa saja yang dianggap perlu untuk disinggung oleh Presiden. Keberadaan tim itu juga diperlukan untuk menyusun perencanaan komunikasi bagi para menteri, termasuk keseragaman konten pembicaraan, sehingga tidak ada lagi perbedaan pernyataan antara presiden dengan para menterinya.

"Dalam bayangan saya, tim komunikasi ini harus memiliki perencanaan komunikasi yang baik. Paling tidak memiliki guidance yang kami sebut perencanaan komunikasi yang bisa dipakai untuk mengimpun apa saja yang sudah dilakukan para menteri. Paling tidak begitu, atau menata mana saja menteri yang bisa bicara kepada publik mana yang tidak," ujar Heri.

Menurut dia, selama ini kekurangan paling menonjol dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah dari segi komunikasi. Pekerjaan pemerintah yang sudah dilakukan dianggap belum terekspose seluruhnya, tetapi justru kegaduhan akibat blunder dalam memberikan pernyataan.

Tim Komunikasi Presiden dibentuk oleh Jokowi dan beranggotakan Teten Masduki, yang sebelumnya menjabat staf khusus Sekretaris Kabinet, serta Sukardi Rinakit, yang merupakan staf khusus Menteri Sekretaris Negara.

Teten dan Sukardi sudah cukup lama mendampingi Jokowi. Pada Pemilu Presiden 2014, keduanya kerap membantu menyiapkan naskah pidato Jokowi. Tugas itu berlanjut saat Teten dan Sukardi masuk ke dalam lingkungan Istana. Dengan jabatan baru sebagai tim komunikasi, Teten dan Sukardi akan mengonsolidasikan segala urusan komunikasi Presiden ke publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com