Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agenda Kongres Diubah untuk Percepat Penetapan SBY Menjadi Ketua Umum

Kompas.com - 13/05/2015, 01:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com
- Agenda sidang paripurna Kongres IV Partai Demokrat mendadak diubah untuk mempercepat pemilihan dan penetapan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum periode 2015-2020. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan yang menjadi pimpinan sidang tersebut.

Mangindaan menjelaskan, perubahan agenda sidang dilakukan atas persetujuan seluruh peserta Kongres IV Partai Demokrat. Para peserta ingin SBY dipilih dan ditetapkan menjadi ketua umum sesegera mungkin.

"Karena belum saatnya untuk penentuan ketua umum, floor mengusulkan diubah jadwalnya," kata Mangindaan, di arena Kongres IV Partai Demokrat, di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (12/5/2015) malam.

Mangindaan menuturkan, sidang telah menyelesaikan pembahasan jadwal dan tata tertib persidangan. Setelah itu, telah dilakukan juga penyampaian laporan pertanggungjawaban SBY sebagai ketua umum periode sebelumnya. Seluruh peserta kongres menerima LPJ tersebut dan meminta SBY bersedia kembali memimpin Demokrat.

Sebelum pemilihan dan penetapan ketua umum, kata Mangindaan, agenda sidang seharusnya membahas dan menetapkan AD/ART. Tapi karena persetujuan peserta, pembahasan dan penetapan AD/ART baru akan dilakukan pada Rabu (13/5/2015).

"Maka kami ubah menjadi acara pemilihan ketum sekaligus penetapannya. Sudah saya tanyakan, semua setuju tidak usah lagi tunggu besok," ungkapnya.

Setelah ditetapkan menjadi ketua umum, SBY memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusannya. Agenda Kongres IV besok akan diisi dengan sidang komisi untuk membahas AD/ART, program umum, dan persiapan menghadapi pemilu serta pilkada serentak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com