Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Tim Komunikasi, Presiden Butuh Bantuan agar Komunikasinya Efektif

Kompas.com - 12/05/2015, 21:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim Komunikasi Presiden yang ditunjuk Presiden Joko Widodo akan menyampaikan informasi seputar isu-isu yang berkembang di media massa dan masyarakat. Apa latar belakang dibentuknya tim tersebut?

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebutkan, selama ini penyampaian informasi soal isu-isu terhangat sebenarnya sudah dilakukan para menteri. Namun, Presiden Jokowi membutuhkan orang yang selalu ada di dekatnya untuk membantunya berkomunikasi.

"Presiden menginginkan ada 'ring satu' yang khusus mendampingi Presiden untuk kelola komunikasi Presiden," ujar Andi di kantor Sekretariat Negara, Selasa (12/5/2015).

Andi menuturkan, Tim Komunikasi Presiden dibentuk supaya pola komunikasi Presiden ke depan lebih efektif. "Jadi, Presiden terutama paham dengan apa yang menjadi perhatian publik yang akan menjadi fokus," ucap dia.

Sejak tim komunikasi terbentuk, Andi mulai membatasi diri untuk menjawab pertanyaan ke awak media. Ia menjelaskan, untuk setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, harus disampaikan terlebih dulu ke tim komunikasi.

"Kalau ada pertanyaan seperti ini, akan diteruskan ke mereka. Mereka yang akan mengolah terlebih dahulu, baru membicarakan ke Presiden bagaimana strategi komunikasi untuk isu-isu tertentu," kata Andi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk tim komunikasi presiden. Ada dua nama yang berada dalam tim ini, yaitu Teten Masduki yang sebelumnya menjabat staf khusus Sekretaris Kabinet dan Sukardi Rinakit yang merupakan staf khusus Menteri Sekretaris Negara.

Teten dan Sukardi Rinakit adalah orang yang sudah cukup lama mendampingi Jokowi. Pada Pemilu Presiden 2014, keduanya kerap membantu menyiapkan naskah pidato Jokowi. Tugas itu berlanjut saat Teten dan Sukardi masuk ke dalam lingkungan Istana. Dengan jabatan baru sebagai tim komunikasi, Teten dan Sukardi akan mengonsolidasikan segala urusan komunikasi Presiden ke publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com