Survei: Publik Ingin Jokowi Jaga Jarak dengan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak terlalu dekat berhubungan dengan PDI Perjuangan meskipun partai berlambang banteng tersebut merupakan partai pengusung. Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) menyatakan, sebanyak 34,4 persen responden menginginkan Jokowi sebaiknya menjaga jarak dengan PDI-P.

"Menurut rakyat, Jokowi harus jaga jarak dengan PDI-P. Mungkin waktu Jokowi pindah ke Istana Bogor banyak yang senang ini," ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Hendri mengatakan, responden melihat Jokowi masih sulit melepaskan pengaruh PDI-P atas sejumlah kebijakannya. Ia menambahkan, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berharap Jokowi dapat independen mengambil keputusan.

Sementara itu, sebanyak 32,2 persen responden menilai Jokowi sebaiknua berhubungan baik dengan PDI-P. Bagaimana pun, PDI-P merupakan partai pengusung Jokowi sehingga hubungan tidak dapat diputuskan begitu saja.

Sisanya sebanyak 33,4 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Sedangkan dalam indikator lainnya, sebanyak 60,7 persen responden menilai Jokowi masih mendapatkan pengaruh dari partai pengusung.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, ternyata banyak masyarakat yang menilai Jokowi tidak mandiri.

"Masyarakat sadar bahwa yang mengusung presiden kan partai. Tapi dinilainya presiden belum mandiri. Ini pandai-pandainya presiden saja berhubungan dengan partainya," kata Agus.

Agus mengatakan, asumsi tersebut muncul akibat munculnya Komjen Budi Gunawan yang sempat dicalonkan menjadi Kapolri. Banyak orang yang beranggapan Budi merupakan orang titipan PDI-P karena merupakan mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Wacana itu muncul karena ada kasus BG mencuat, karena publik tau betul siapa BG. Apa betul dititipkan PDI-P? Kan tidak dijelaskan," ujar Agus.

Sementara itu, sebanyak 12,4 responden menilai Jokowi sudah mandiri sebagai presiden dan sebanyak 26,9 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Survei "Pesan Rakyat untuk Jokowi-JK" dilakukan pada 24 hingga 30 April 2015 terhadap 450 responden di Jabodetabek. Survei ini menggunakan margin of error 4,62 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan metode multistage random sampling.