Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNN: Narkoba Membuat Daya Saing SDM Indonesia Rendah

Kompas.com - 06/05/2015, 20:27 WIB

PADANG, KOMPAS.com- Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Iskandar Ibrahim mengatakan daya saing masyarakat Indonesia akan lemah apabila masih banyak sebagai pecandu narkoba.

"Daya saing masyarakat kita akan lemah apabila masih ditemukan pecandu dimana-mana. Untuk itu mari kita bersama-sama tekan peredaran Narkoba," katanya dalam kegiatan "Asistensi Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Intruksi Pemerintah Daerah Sesuai Inpres Nomor 21 Tahun 2013 pada Provinsi Sumbar" di kantor BNNP Sumbar, Padang, Rabu (6/5/2015).

Ia mengatakan, bagaimana cara mereka (pecandu) memiliki daya saing, sementara untuk membantu diri mereka sendiri tidak mampu.

"Untuk itu, kita harus gencar memberikan sosialisasi bahaya narkoba, rehabilitasi pecandu dan menempuh jalan hukum bagi pengedar," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar, Raymond menegaskan bahwa pecandu narkoba adalah korban bukan pelaku tindak kriminal, karenanya tidak akan dihukum.

"Pecandu narkotika akan direhabilitasi karena mereka adalah korban dan mereka berhak untuk terlepas dari jeratan barang haram itu," katanya.

Selagi korban tidak memiliki bukti sebagai bandar ataupun pengedar narkotika, maka ia dikategorikan sebagai korban dan harus direhabilitasi.

Ia mengimbau masyarakat agar sesegera mungkin melapor apabila menemukan adanya korban penyalahgunaan narkotika itu.

"Kalau si korban adalah pelajar maka pihak sekolah jangan sampai memberhentikannya, begitu juga kalau dia mahasiswa termasuk masyarakat biasa ataupun pejabat pemerintahan jangan dikucilkan mereka harus direhabilitasi," ujarnya.

Kalau korban penyalahgunaan narkoba tidak segera direhabilitasi, katanya, maka ia akan semakin terjerumus.

"Rehabilitasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyalahgunaan narkotika, kalau tidak korban narkotika itu akan memberikan pengaruh negatif yang lebih besar di lingkungan sekitarnya," katanya.

Ia menambahkan pada 2015 pemerintah berencana merehabilitasi sebanyak 100 ribu pecandu narkotika dan Sumbar rencananya akan merehabilitasi sebanyak 1.622 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com