Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Resmikan Satuan Polisi Militer TNI

Kompas.com - 04/05/2015, 09:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meresmikan Kesatuan Polisi Militer (POM) TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (4/5/2015). Peresmian POM TNI ini merupakan upaya peningkatan pengendalian penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI di internal Mabes TNI.

"Ini bagian dari restrukturisasi TNI. Sebenarnya satuan khusus POM ini sudah lama. Tetapi, sekarang ini POM TNI bisa mengendalikan operasi gaktib di lingkungan TNI. Berikutnya juga unsur dalam komando pengendalian dan organisasi," ujar Moeldoko saat ditemui seusai upacara peresmian di Lapangan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Moeldoko mengatakan, POM TNI yang baru dibentuk ini adalah visualisasi dari pengawasan fungsi dan tanggung jawab prajurit TNI, di mana prajurit dituntut untuk lebih berfokus pada wilayah tugas dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, POM TNI juga bertugas untuk memastikan prajurit dan perwira TNI bekerja sesuai kapasitas yang tidak hanya keterampilan individu, tetapi kemampuan kesatuan untuk lebih efektif dalam tugas operasi dan administrasi.

Moeldoko melanjutkan, pada sisi yang sama, restrukturisasi POM TNI menjadi pelaksanaan revolusi mental dan nawacita yang dituangkan dalam reformasi birokrasi TNI. Komandan POM TNI diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan korektif terkait penyelenggaraan penegakan hukum tata tertib dan penguatan POM TNI.

"Saya percaya dengan adanya restrukturisasi POM TNI, ini akan memberikan hal positif. Saya tegaskan POM TNI adalah penjuru dalam penegakan disiplin, maka anggota POM harus lebih dulu menunjukkan disiplin," kata Moeldoko.

Selain dilakukan peresmian, dalam upacara tersebut, Panglima TNI mengangkat Mayor Jenderal Maliki Mift sebagai Komandan POM TNI. Upacara melibatkan 759 personel Polisi Militer TNI dan Polri.

Polisi Militer sebelumnya hanya berada di tiap-tiap kesatuan TNI, seperti POM Angkatan Darat, POM Angkatan Laut, dan POM Angkatan Udara. Saat ini, POM TNI menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com