Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Fokus Tugas Legislasi, F-PAN Setuju Reses Anggota DPR Dua Pekan

Kompas.com - 29/04/2015, 18:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto, setuju masa reses legislator diperpendek menjadi dua pekan. Dengan demikian, anggota DPR bisa fokus pada pekerjaan legislasi, budgeting, dan pengawasan.

"Kami usul masa reses sebanyak lima kali dalam setahun. Namun, waktunya tidak perlu sebulan, cukup dua pekan dengan memadatkan agendanya," kata Yandri di Ruang Rapat F-PAN, Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Yandri mengatakan, perlu adanya pencermatan lamanya masa reses dan pengawasan tugas legislasi juga lebih penting karena bisa dilihat wujudnya. Menurut dia, reses legislator turun ke daerah pemilihan (Dapil) bisa disiasati dengan cara masing-masing namun dalam hal legislasi perlu kerja sama dengan pemerintah dan fraksi.

"Dalam hal legislasi perlu kerja sama dengan pemerintah dengan semua fraksi sehingga putusannya final di DPR RI," ujarnya.

Ketua DPP PAN itu mengaku khawatir apabila masa reses tidak diperpendek maka target prolegnas tahun 2015 menjadi terbengkalai kecuali yang diputuskan di komisi. Dia mencontohkan keputusan komisi yang melakukan revisi terbatas seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi Undang-Undang.

"F-PAN akan menyampaikan sikap resmi setelah reses Masa Sidang III dengan surat terbuka untuk pimpinan DPR agar merevisi dan mengevaluasi lamanya reses satu bulan di Dapil tidak efektif," katanya.

Yandri mengatakan setelah aturan itu disetujui maka ada aturan baru di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sehingga akan dibicarakan lebih lanjut.

Menurut dia Baleg DPR RI bisa mengadakan 2-4 kali rapat Panitia Kerja dan aturan itu bisa langsung selesai karena sifatnya peraturan internal DPR RI. "Karena itu sifatnya peraturan cukup disahkan di Rapat Paripurna sehingga tidak perlu melibatkan pemerintah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com