Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romi Optimis Dua Kubu PPP Segera Islah

Kompas.com - 28/04/2015, 21:25 WIB
KENDARI, KOMPAS.com- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rohamurmuziy menyatakan optimistis dua kubu pengurus PPP yang bertikai akan segera islah.

"Saya jamin, sebelum pendaftaran calon kepala daerah di KPU berakhir, dua kubu kepengurusan PPP yang tengah berkonflik ini akan segera berakhir dengan islah," kata pria yang akrab disapara Romi itu kepada wartawan di Kendari, Selasa (28/4/2015).

Berada di Kendari, Romi bersama sejumlah pengurus DPP PPP mengadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII PPP Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut dia, kubu kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang menggugat kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya, sesungguhnya sangat mencintai PPP.

"Sikap pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta menggugat PPP hasil Muktamar Surabaya, merupakan bukti kecintaan mereka dengan PPP. Makanya, saya sangat yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kedua kubu akan segera islah dan bersatu kembali untuk membesarkan PPP," kata dia.

Sebagai Ketua umum DPP PPP, Romi mengaku sudah menawarkan islah kepada pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta.

Beberapa pengurus PPP Muktamar Jakarta kata dia, dapat diakomodir di kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dengan syarat tidak untuk menduduki jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal.

"Kita menutup dua posisi itu, karena Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, tidak memenuhi syarat menjadi Ketua Umum PPP. Sebab yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan sebagai pengurus harian DPP PPP," ujarnya.

Berdasarkan perarutan dasar dan peraturan rumah tangga partai kata dia, yang boleh menduduki jabatan Ketua umum partai adalah kader partai yang pernah menjadi pengurus harian partai.

"Saya yakin pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta sangat mehamami itu. Makanya, saya sangat optimis konflik yang terjadi di internal PPP saat ini, akan segera berakhir, tanpa menunggu keputusan PTUN yang berkuatan hukum tetap," tuturnya..

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com