Mensesneg Akui Presiden Jokowi Setuju Pembangunan Gedung Baru DPR

"Usulan DPR terkait pembangunan itu, Presiden tidak keberatan untuk pembangunan perpustakaan dan museum," kata Pratikno di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Meski demikian, persetujuan Presiden terkait rencana pembangunan gedung baru DPR tidak dituangkan dalam surat resmi. Persetujuan itu diberikan Jokowi hanya secara lisan.

Secara pribadi, Pratikno menilai bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR akan menunjang peningkatan kinerja anggota Dewan. Ia yakin fasilitas museum dan perpustakaan juga akan membantu masyarakat memperoleh informasi sebagai bahan wawasan atau untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan fungsi pengawasan kinerja Dewan dan pemerintah.

"Itu kan bagian dari semangat DPR memberikan layanan kepada masyarakat. Ini bukan prioritas untuk kepentingan DPR sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, persetujuan dari Presiden terkait pembangunan gedung baru DPR akan dibahas lebih detail di tingkat kementerian. Ia mengatakan, dalam APBN-P 2015, hanya tersedia data perencanaan dan belum masuk pada proses pembangunan.

"Setahu saya baru prinsip besarnya saja, soal detailnya apakah akan menjadi gedung apa, sampai hari ini belum ada aturan untuk melaksanakan," kata Andi.

Rencana pembangunan gedung baru DPR disampaikan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, akhir pekan lalu. Pembangunan gedung baru diharapkan akan menjadi ikon nasional. Selain itu, pembangunan gedung baru bertujuan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.

Pembangunan gedung baru diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI. Proses pembangunannya akan dimulai pada 16 Agustus 2015 dan Presiden Jokowi akan meletakkan batu pertama pembangunan gedung itu.

Menurut Setya, DPR RI berpandangan bahwa pembangunan ikon nasional ini akan menjadi warisan bangsa karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.

"Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memberi dukungan terhadap rencana besar ini," kata dia.