Anggaran Proyek Gedung Baru DPR Sudah Masuk APBN-P 2015

JAKARTA, KOMPAS.com — Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan rencana APBN 2016.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah menjelaskan, pembangunan gedung baru ini sudah masuk ke dalam perencanaan dan program APBN-P 2015 yang telah disahkan. Namun, pada 2015, anggaran untuk pembangunan gedung baru tidak terlalu besar.

"Sifatnya yang 2015 ini enggak cukup uangnya, jadi cuma sebagian kecil saja. Tahun ini peletakan batu pertama, itu baru sebagian, sebagian pun belum hanya cukup fondasi dan beberapa. Ini baru dilanjutkan di 2016," kata Dimyati saat dihubungi, Senin (26/4/2015).

Namun, dia mengaku belum dapat mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung tersebut. Dia mengaku tidak hafal berapa total yang dianggarkan untuk pembangunan gedung ini.

"Kalau APBN 2016 ada rencana pembangunan, tetapi sedikit cuma berapa miliar (rupiah) gitu," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Nantinya, lanjut Dimyati, gedung baru ini akan diperuntukkan bagi perpustakaan dan museum. Pembangunan gedung baru diperlukan karena pembuatan museum dan perpustakaan di gedung lama sudah tidak memungkinkan.

"Lihat saja tata ruang parlemen sudah berantakan, tidak seperti parlemen di luar, perpus komplet," ujarnya.

Ketua DPR RI Setya Novanto sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. (Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)

Namun, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Presiden tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung DPR.

Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada. (Baca: Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)