JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarif Abdullah Al Kadrie mendukung pembangunan gedung baru DPR sebagai ikon nasional. Namun, pembangunan itu harus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
"Saya mendukung pembangunan gedung baru DPR RI asalkan pembangunan itu dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum," kata Syarif di Jakarta, Senin (27/4/2015), seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan, pembangunan gedung DPR oleh pemerintah ialah untuk menghilangkan praduga negatif terhadap DPR oleh masyarakat.
Selain itu, katanya, langkah tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada anggota Dewan yang ikut "cawe-cawe" di proyek pembangunan gedung DPR.
"Biar pemerintah yang melaksanakan pembangunan karena mereka punya tenaga profesional. Kami di DPR yang mengawasi pekerjaan mereka," ujarnya.
Dia mengakui, pembangunan gedung baru sudah mendesak karena fasilitas di Kompleks Parlemen itu tidak mendukung kinerja para legislator. Menurut dia, kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas para wakil rakyat juga banyak yang rusak karena usang dimakan usia.
"Misalnya mikrofon yang sering tidak berfungsi di ruang komisi, titik bocor di mana-mana, dan antrean lift yang panjang," katanya.
Selain itu, menurut Syarif, kapasitas pekerja di DPR yang bertambah setiap tahun juga memengaruhi kenyamanan anggota Dewan. Hal itu, ujar dia, terutama terkait dengan insiden jatuhnya pelapis gedung Setjen DPR.
"Gedung DPR juga sebagai ikon Indonesia di mata dunia, maka sudah sewajarnya bangunan yang sudah usang itu direnovasi," katanya.
Dia menambahkan, gedung DPR juga bukan milik personal ataupun anggota Dewan, melainkan milik negara. Oleh karena itu, katanya, hal yang wajar apabila pembangunan gedung baru DPR dilakukan.
Ketua DPR RI Setya Novanto sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan Gedung Baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. (Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)
Namun, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Presiden tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung DPR.
Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada. (Baca: Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
