Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekanan Politik Nasional Sebabkan Jokowi Lemah dalam Politik Luar Negeri

Kompas.com - 25/04/2015, 13:44 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan, di masa awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo terlalu banyak disibukkan dengan masalah politik dalam negeri. Menurut dia, pembagian tugas antara Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di masa awal pemerintahan belum terlihat berjalan dengan baik, sehingga bidang perdagangan internasional kurang mendapat perhatian.

"Tekanan politik nasional jauh lebih keras sehingga Jokowi tidak bisa memikirkan keselamatan politik luar negeri. Padahal, seharusnya Jokowi lebih suka dengan perdagangan internasional jika melihat dari latar belakangnya sebagai eksportir mebel," ujar Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2015).

Nico mengatakan, beberapa permasalahan seperti hubungan antara pemerintah dan parlemen, serta kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri lebih banyak menghabiskan waktu Presiden. Menurut Nico, beberapa permasalahan itu seharusnya tidak hanya ditangani Presiden, tetapi juga Wapres.

Ia menyayangkan sikap Jusuf Kalla yang dianggap oleh beberapa pihak kurang memberikan kontribusi dalam penanganan masalah politik nasional. Bahkan, menurut Nico, peran Kepala Staf Presiden lebih terlihat dibanding peran Kalla.

"Banyak yang bilang peran Wapres kurang terlihat dalam penanganan masalah politik nasional. Hubungan pemerintah dengan parpol justru ditangani Kepala Staf Presiden," kata Nico.

Meski demikian, Nico meyakini bahwa dengan semakin membaiknya situasi politik nasional ke depan, Jokowi akan mampu menghidupkan bidang-bidang kerja sama dengan luar negeri. Misalnya, melakukan kunjungan ke negara-negara lain dengan berupaya menarik investor asing, dan meningkatkan daya ekspor Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com