Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara-cara Polri Dianggap Abaikan Instruksi Jokowi

Kompas.com - 24/04/2015, 22:22 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, cara-cara yang dilakukan institusi Polri seringkali menunjukkan kurang memberikan penghormatan terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa kasus, Polri dianggap mengabaikan perintah Jokowi.

"Polisi melangkahi Jokowi ini bukan kasus pertama yang kita dengar. Bahkan beberapa kali kepolisian bekerja di luar instruksi presiden," kata Ray saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ia menyebutkan, salah satu contohnya, Jokowi beberapa kali menyampaikan agar Kepolisian tidak melakukan upaya-upaya kriminalisasi. Namun, yang dilakukan kepolisian justru sebaliknya. Kelanjutan proses hukum yang dilakukan kepada pimpinan KPK dan penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menjadi buktinya.

Ray mengatakan, sikap tidak simpatik terhadap Presiden juga terlihat dalam pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri. Pengangkatan tersebut dilakukan tanpa dikonsultasikan kepada Jokowi. Padahal, dalam undang-undang disebutkan bahwa pengangkatan Wakapolri dilakukan dengan melibatkan Presiden. 

Namun, terakhir, saat membatalkan penahanan Bambang Widjojanto, Ray menduga karena ada perintah langsung dari Jokowi.

"Tiba-tiba Bambang tidak jadi ditahan. Baru kali itu ada langkah Presiden yang agak ampuh. Tetapi saya khawatir itu sikap sementara saja, dalam konteks agar Konferensi Asia-Afrika tidak teralihkan. Menjaga jangan sampai terjadi hal yang memalukan di mata internasional," kata Ray.

Untuk itu, Ray mengingatkan agar Presiden segera menyadari mengenai pentingnya reformasi Polri. Menurut Ray, jika terus dibiarkan, dikhawatirkan Jokowi akan kehilangan kewenangannya sebagai pemimpin tertinggi Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com