Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Perlu Langkah Konkret Dukung Kemerdekaan Palestina

Kompas.com - 24/04/2015, 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan, perlu langkah konkret untuk menindaklanjuti deklarasi Konferensi Asia Afrika dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Negara-negara Asia-Afrika harus melakukan hubungan multilateral, seperti di PBB khususnya Dewan Keamanan, untuk mendorong pengakuan kedaulatan dua negara di kawasan itu, yaitu Palestina dan Israel," kata Slamet saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/4/2015), seperti dikutip Antara.

Slamet mengatakan, pernyataan negara-negara Asia Afrika memiliki peran penting untuk membuka mata dunia. Bangsa-bangsa di dua benua itu siap memberikan dukungan politis kepada kemerdekaan Palestina. (baca: Jokowi: Penjajahan di Palestina Harus Segera Diakhiri!)

"Sebenarnya sudah bukan krusial lagi karena keberadaan Palestina sudah diakui oleh PBB. Yang belum terjadi adalah pengakuan kedaulatan dari negara-negara kunci seperti Amerika Serikat," tuturnya.

Slamet mengatakan, Palestina juga sudah menjadi perhatian sejak Konferensi Asia Afrika 1955. Karena itu, dunia internasional harus bisa menerima kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. (baca: Konferensi Parlemen Asia-Afrika Dukung Kemerdekaan Palestina)

Menurut Slamet, Palestina merdeka harus menjadi solusi bagi dua negara yang sedang berkonflik di kawasan tersebut. Dunia internasional harus memprakarsai pembicaraan mengenai perbatasan antara Palestina dengan Israel, dengan mengacu pada perbatasan sebelum perang 1957.

"Yang membuat rumit adalah cita-cita bangsa Israel, yaitu mendirikan negara Yahudi untuk bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Padahal, di saat negara Israel berdiri, mereka multikultur," katanya. (baca: Delegasi Palestina Undang Indonesia Buka KBRI)

Slamet menambahkan, sebelumnya Israel terdiri atas bangsa-bangsa yang beragama Yahudi, Kristen dan Islam, terutama di Yerusalem. Namun, lama kelamaan umat Kristen semakin sedikit, sementara yang beragama Islam terusir sehingga akhirnya didominasi Yahudi.

Kondisi semakin rumit karena Israel membangun permukiman Yahudi di tanah Palestina dan membangun tembok untuk membatasi wilayahnya dengan bangsa Palestina.

"Bila dulu umat manusia menghancurkan tembok Berlin dengan alasan universalitas, kini malah Israel membangun tembok atas restu pelindungnya, yaitu Amerika Serikat. Israel semakin nyata dan tidak malu-malu mencaplok wilayah Palestina," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com