Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Kalau Kader Langgar Aturan Wajar Dipecat

Kompas.com - 21/04/2015, 14:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai wajar ada sejumlah kader daerah yang dipecat. Sebab, kata dia, kader daerah tersebut sudah melanggar aturan yang diberlakukan oleh partai.

"Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan partai, jangankan DPC, Ketum saja kita pecat," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Ruhut membantah bahwa pemecatan tersebut terkait dengan dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali sebagai Ketua Umum pada Kongres Demokrat mei mendatang. Menurut dia, SBY sudah memiliki dukungan yang cukup dari berbagai kader daerah dan tak perlu melakukan pemecatan untuk memenangkan persaingan.

"Pak SBY itu 90 persen didukung, jadi bisa aklamasi," ujarnya.

Tiga pimpinan Demokrat tingkat kabupaten/kota yang dipecat, kemarin sudah melayangkan somasi terhadap SBY. Pencopotan jabatan tersebut membuat mereka terancam kehilangan hak suara dalam Kongres Partai Demokrat pada Mei mendatang.

Ketiga pimpinan Demokrat yang melayangkan somasi itu adalah Dendy Kukuh Santoso (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan), Dadik Risdaryanto (sebelumnya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya), dan Basuki sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

Ketiganya dicopot dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas pada akhir Agustus 2014 melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Somasi ini teguran hukum. Kalau kita tidak menegur, tidak akan paham kesalahannya," kata Rio Ramabaskara selaku kuasa hukum dan yang mewakili tiga kader Demokrat tersebut, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2015).

Baca juga: Tak Terima Dicopot, Tiga Kader Demokrat Somasi Pimpinan Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com