Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2015, 14:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil menolak wacana pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri. Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, mereka menolak Budi sebagai wakil kepala Polri karena pernah gagal menjadi kepala Polri akibat kasus dugaan korupsi yang pernah menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada catatan bagi kami menolak pencalonan BG sebagai kepala Polri maupun jabatan publik lainnya," ujar Emerson di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Emerson mengatakan, ia meragukan integritas Budi karena pernah tersangkut kasus dugaan korupsi meskipun sudah dinyatakan gugur oleh putusan praperadilan. Menurut dia, bisa saja KPK sewaktu-waktu mengungkit kembali kasus tersebut dan menjerat Budi sebagai tersangka.

"Meskipun dihentikan, besar kemungkinan kasus ini bisa dibuka kembali," kata Emerson.

Selain itu, kualitas pendidikan Budi sebagai pimpinan Polri pun diragukan. Dalam buku biografi karya Budi Gunawan berjudul Kiat Sukses Polisi Masa Datang, disebutkan bahwa Budi bergelar doktoral dari Lacrosse University.

"Setelah dicek, ternyata Lacrosse University merupakan universitas yang diragukan akreditasinya. Gelar BG juga patut dipertanyakan," kata Emerson.

Emerson pun menduga, jika Budi dijadikan wakil kepala Polri, ia akan memanfaatkan jabatannya untuk balas dendam karena gagal menjadi kepala Polri. Menurut Emerson, Budi memiliki kuasa untuk memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan kriminalisasi terhadap oknum-oknum yang bersuara keras kepada Polri.

"Otoritas yang dimilikinya bisa saja memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan kriminalisasi atau operasi khusus yang dinilai menggagalkannya menjadi kepala Polri," ujar Emerson.

Baca juga: IPW Sebut Budi Gunawan Terpilih Jadi Wakapolri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com