Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: "Reshuffle" Kabinet Bisa Jadi Jalan Keluar

Kompas.com - 20/04/2015, 18:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Penggantian beberapa menteri di pos tertentu dinilai tepat jika bisa meningkatkan kinerja pemerintah yang selama enam bulan awal ini dinilainya kurang maksimal.

"Saya kira, itu (reshuffle) kata yang perlu dipikirkan oleh Presiden karena barangkali saja, reshuffle jadi jalan keluar," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Muzani menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Dari survei tersebut, hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Ada pun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet.

Muzani menilai, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, disebabkan karena sejumlah kebijakan yang tidak tepat. Dia mencontohkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Meski harga BBM sudah diturunkan, namun harga kebutuhan pokok tetap tinggi dan tak bisa dijangkau masyarakat.

"Beberapa kebijakan yang dikeluarkan presiden, sudah diputus balik lagi, itu salah satu sebabnya karena masukan yang disampaikan pembantu-pembantu Presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," ujarnya.

Namun, Sekjen Partai Gerindra ini enggan berkomentar lebih jauh mengenai siapa saja yang harus dicopot oleh Jokowi. Menurut dia, hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Apakah ada kemungkinan Gerindra masuk dalam kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle?

"Kalau kami ditawarkan, kami tetap oposisi," ujar Muzani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com