Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Kartu Indonesia Sehat dan Pintar Belum Dibagikan? Ini Penjelasan Jokowi

Kompas.com - 17/04/2015, 20:56 WIB
Andy Riza Hidayat

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah meminta maaf kepada masyarakat jika masih ada program pembangunan yang belum menyentuh ke lapisan bawah. Program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru akan dibagikan pada pekan depan. Pemerintah tidak bisa buru-buru membagikan dua kartu itu karena terikat prosedur penganggaran.

Presiden Joko Widodo meminta para tokoh masyarakat untuk membantu menjelaskan persoalan itu. Pembagian KIS maupun KIP memang belum dilaksanakan sementara ini.

"Banyak orang bertanya kepada saya, mana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar-nya. Katanya, ada pembagian ke masyarakat. Memang sampai saat ini program ini masih belum dibagikan. Kami masih menunggu proses penganggaran selesai," kata Presiden di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat di Surabaya, Jumat (17/4/2015).

Rencananya, pemerintah akan membagikan 84 juta KIS dan 18 juta KIP. Sejauh ini, proses penggunaan anggaran, kata Jokowi, masih dalam tahap lelang. Tidak lama lagi, penggunaan anggaran untuk program tersebut segera bisa dilakukan.

Presiden lantas menceritakan latar belakang persoalan yang terjadi. Ketika awal terpilih menjadi Presiden pada Oktober 2014 lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah diputuskan. Pemerintah mengubah sejumlah prioritas anggaran sehingga perlu proses pada APBN Perubahan.

"Setelah APBN Perubahan disahkan, kami tidak bisa langsung menggunakan anggaran karena perlu menunggu dua sampai tiga bulan baru bisa menggunakan anggaran itu," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com