Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg: Presiden Sebut Wakapolri Urusan Internal Polri

Kompas.com - 16/04/2015, 22:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kepada internal Kepolisian RI untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi wakil kepala Polri. Wacana calon wakil kepala Polri kembali mengemuka setelah DPR menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai kepala Polri pada hari ini, Kamis (16/4/2015).

"Saya hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa itu wewenangnya Polri," kata Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam.

Menurut Pratikno, Presiden mempersilakan Polri melakukan mekanisme internal melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) untuk memilih calon wakil kepala Polri. Ia meminta tak ada rumor-rumor terkait posisi tersebut.

"Ya jangan ngeributin itu dululah. Jangan juga rumor-rumor belum pasti, kita serahkan saja ke mekanisme yang berlaku," kata Pratikno.

Sebelumnya, nama Komjen Budi Gunawan kembali mencuat sebagai kandidat kuat calon wakil kepala Polri yang akan mendampingi Badrodin Haiti. Pada pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dan DPR beberapa waktu lalu, sejumlah fraksi mewacanakan nama Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri. Menanggapi wacana itu, Badrodin mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Wanjakti. Dalam proses tersebut, Wanjakti akan akan menyerahkan nama kepada Presiden Jokowi untuk dipilih yang dianggap layak menduduki posisi wakil kepala Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com