Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Pantau Langsung Pencairan Dana PSKS di Bali

Kompas.com - 13/04/2015, 14:50 WIB
BALI, KOMPAS.com – Para pemegang kartu perlindungan sosial sudah bisa mulai mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sejak 1 April 2015 di 34 kantor pos seluruh Ibukota Provinsi Indonesia. Dana sebesar Rp 600 ribu yang diterima setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan status ekonomi rendah itu merupakan dana bersifat simpanan yang bisa dicairkan sebagian atau semua sekaligus.

Pencairan dana tersebut cukup dengan menunjukkan Kartu Program Sosial (KPS). Selain itu, keluarga penerima dana PSKS ini juga dipastikan akan menerima beras miskin (raskin) dengan jumlah 15 kg per keluarga setiap bulannya.

"Pencairan dana simpanan oleh para keluarga diyakini dipengaruhi adanya kebutuhan strategis yang mendesak untuk segera dipenuhi," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat  meninjau proses pencairan dana PSKS di Kantor Pos wilayah Singaraja, Bali Sabtu (11/4/2015).

Hal tersebut dibuktikan oleh Ketut Karini, salah satu warga yang ikut antre pencairan dana PSKS di kantor pos jalan Gajah Mada, Singajara, Bali.

"Penghasilan saya sebagai buruh hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Dana simpanan tersebut saya cairkan untuk biaya pendidikan anak-anak saya," ujar ibu dari empat anak itu.

Untuk mendukung percepatan pencapaian seluruh program PSKS di Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Buleleng juga melakukan proses pencairan di Sabtu dan Minggu. Hal tersebut menjadi usaha ekstra bagi masing-masing pemkab dalam memberikan pelayanan.

"Sejauh ini tidak ada exclusion error. Seperti terjadi di wilayah Tabanan, dimana ketepatan waktu dan jumlah bisa dipenuhi. Oleh karena itu, daerah-daerah yang bisa menjadi role model seperti ini diharapkan bisa menularkan hal positif tersebut ke wilayah lainnya sehingga setiap keluarga kurang mampu bisa menerima bantuan sesuai dengan hak mereka," tambah Khofifah.

Proses verifikasi dan validasi data penerima PSKS terus dilakukan agar terdapat kesesuaian antara data dan penerima dana di lapangan.

"Siapa yang tidak berhak memang sebaiknya tidak menerima program ini. Selain itu, sosialisasi program terus dilakukan agar masyarakat penerima mengetahui dengan jelas manfaat program yang mereka terima," kata Khofifah.

(ANNISA GILANG)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com