Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lanjutkan Eksekusi Mati, Jokowi Dinilai Tampilkan Drama Penggantungan

Kompas.com - 12/04/2015, 16:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengkritisi langkah Kejaksaan Agung yang tengah mencari 'hari baik' untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba gelombang kedua. Menurut dia, pemerintah terkesan sedang menampilkan drama serial eksekusi mati.

"Jokowi telah menampilkan serial drama penggantungan, karena terlepas dari polemik yang ada, Jaksa Agung justru terus melaksanakan hukuman mati," kata Wahyudi saat diskusi bertajuk "Kerentanan Sistem Peradilan Pidana: Memotret Implementasi Prinsip Fair Trial Bagi Terpidana Mati," di Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Wahyudi mengatakan, di awal Januari 2015 lalu, Kejaksaan Agung telah mengeksekusi enam terpidana mati untuk kasus yang sama. Eksekusi itu dilakukan setelah Jokowi menyatakan berencana menolak seluruh permohonan grasi yang akan diajukan terpidana mati kasus narkoba.

"Serial ini berlanjut dengan rencana Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi 11 terpidana mati lainnya," kata dia.

Menurut dia, pelaksanaan hukuman mati tidak relevan dengan upaya penegakan hukum di Tanah Air. Praktik tersebut juga bertentangan dengan cita-cita pemerintahan Jokowi-JK yang tercantum di dalam Nawa Cita. Selain itu, hukuman mati khususnya bagi para pelaku kejahatan narkoba juga dianggap kurang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba akan dilakukan pada bulan April ini. Namun, Kejagung masih mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan eksekusi tersebut.

"Kami sedang mencari hari baik di bulan April untuk melaksanakan eksekusi," kata Tony di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Menurut Tony, salah satu pertimbangan belum dilaksanakannya eksekusi mati karena Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA). Konferensi itu akan digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-23 April 2015 mendatang. "Ada pertimbangan KAA, kelihatannya enggak etis kalau bersamaan dengan KAA," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com