Meski Tak Ada Laporan, Mahkamah Kehormatan Tetap Usut Pemukulan Anggota DPR

"MKD tentu harus proaktif sebab itu termasuk kategori pelanggaran etika yang tidak memerlukan pengaduan," kata Ketua MKD Surahman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Apalagi, lanjut Surahman, insiden pemukulan ini sudah menjadi pemberitaan di media massa. Oleh karena itu, MKD harus mengambil tindakan secara cepat.

"Jadi walau pun sampai hari ini belum ada pengaduan dari demokrat atau yang lain, kita sudah ambil inisiatif, kita akan rapat pimpinan MKD untuk membuat agenda seminggu ke depan," katanya.

MKD, kata dia, tidak hanya akan meminta keterangan dari kedua pihak, tapi juga pihak-pihak lain yang terkait, seperti saksi yang menyaksikan kejadian baik pamdal, staf, hingga para anggota Komisi VII.

"Sanksi yang terberat bisa berujung pemecatan," ujarnya.

Aksi pemukulan ini terjadi saat rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (8/4/2015) kemarin. Awalnya, Mulyadi mengaku menegur Mustofa karena terlalu lama berbicara dalam rapat. Namun, saat Mulyadi pergi ke toilet yang ada di belakang ruang sidang, Mustofa menyerangnya. Mulyadi pun sudah menempuh jalur hukum ke kepolisian.

Adapun Mustofa tak mau banyak berbicara ke media. Seusai menemui pimpinan DPR untuk menjelaskan insiden ini, dia justru meminta media untuk bertanya kepada Setya Novanto. Meski demikian, Fraksi PPP sudah meminta maaf atas ulah anggotanya itu dan menyerahkan sepenuhnya sanksi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.