Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jelaskan ke DPR, Pembatalan Budi Gunawan karena Timbulkan Perdebatan

Kompas.com - 06/04/2015, 15:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi pembicaraannya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Senin (6/4/2015) siang. Salah satu topik yang dibahas terkait dengan dibatalkannya Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Jokowi pun menjelaskan kepada DPR alasannya membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Dia menuturkan, pada bulan Februari sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Di dalam surat itu, dia pun menjelaskan alasan memilih calon Kapolri baru yakni Komjen Badrodin Haiti.

"Saya menjelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, yaitu mengingat bahwa pencalonan Komjen BG sebagai kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dan dalam rangka menciptakan tatanan di masyarakat serta kepolisian RI, kami ajukan Kapolri yang baru," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Ketua DPR Setya Novanto usai pertemuan.

Jokowi lalu menuturkan bahwa dirinya menjelaskan alasan sosiologis dan juga alasan yuridis mengenai pembatalan tersebut. Memang tak terlalu panjang penjelasan Jokowi soal pembatalan Komjen Budi Gunawan ini.

Setelah itu, Jokowi menyinggung soal tingkat penyerapan anggaran yang kini sudah cukup baik. Dia menyebut, penyerapan anggaran dari mulai 1 Januari-31 Maret 2015 mencapai 18,5 persen. Jumlah itu lebih baik dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya yakni 15,5 persen. Namun, Presiden menginginkan agar penyerapan bisa terus meningkat.

Jokowi menilai pertemuannya dengan jajaran pimpinan DPR adalah praktek yang bagus dalam kehidupan ketatanegaraan. Dia pun berharap agar pertemuan siang ini bisa memperkuat sinergi antar lembaga.

Di dalam pertemuan ini, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com