Hindari Potensi Penyimpangan, Calon Pimpinan KPK Diminta "Scan" Otak

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan, seleksi calon pimpinan KPK periode selanjutnya harus diperketat. Bahkan, kata dia, harus dilakukan pemeriksaan otak calon kandidat untuk melihat apakah calon tersebut berpotensi melakuka penyimpangan atau tidak.

"Dalam hal kesehatan calon pimpinan, calon hendaknya di-scan otaknya. Sehingga dapat diketahui, seseorang punya potensi melakukan penyimpangan atau tidak," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Jumat (3/4/2015).

Abdullah mengatakan, dalam seleksi calon pimpinan KPK sebelumnya, para calon tidak diminta jaminan untuk tidak menerima jabatan apa pun selama memimpin KPK. Selain itu, panitia seleksi tidak menggali pemahaman calon kandidat mengenai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang KPK mau pun UU Tindak Pidana Korupsi.

"Tes pengetahuan calon pimpinan harus meliputi pengetahuan pasal-pasal tentang korupsi dan Kode Etik KPK," kata Abdullah.

Menurut Abdullah, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi calon kandidat, yaitu tidak boleh menerima jabatan publik apa pun selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Jika tidak, kata dia, pimpinan tersebut harus membayar ganti rugi kepada negara. "

Jika ada pimpinan yang meninggalkan jabatan di KPK, dia harus mengganti rugi ke negara misalnya Rp 1 miliar," ujar dia.

Dengan demikian, kata Abdullah, tidak ada pimpinan KPK yang tergoda atas tawaran jabatan apa pun yang dapat mengganggu citra dan kinerja KPK. Abdullah mengatakan, pengetatan seleksi juga dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak calon kandidat mulai dari sekolah menengah hingga pendidikan tinggi dan pekerjaan terakhir. "Termasuk di sini, latar belakang pekerjaan orang tua calon pimpinan," kata dia.