Paham Radikalisme di Indonesia Dinilai Berkembang di Masa Pemerintahan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkembangnya paham-paham radikal seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia, dinilai tumbuh pesat sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap pemerintah yang dianggap salah dalam menyikapi kelompok yang dianggap sesat, dianggap memberikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.

"ISIS di Tanah Air adalah akumulasi dari gerakan radikalisme sebelumnya. Di pemerintahan SBY, melalui Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syiah sebagai kelompok sesat," ujar pengamat hubungan internasional Asrudin Azwar dalam sebuah diskusi di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Menurut Azwar, pemerintah yang terus-menerus menekan kelompok Ahmadiyah dan Syiah, secara tidak langsung membangkitkan semangat organisasi militan untuk membasmi kelompok minoritas tersebut. Menurut dia, semangat militan yang semakin tumbuh tersebut menyebabkan munculnya kembali keinginan untuk membentuk negara Islam di Indonesia.

Atas alasan itulah, paham ISIS untuk mendirikan negara Islam dapat diterima beberapa kelompok radikal yang sudah ada sebelumnya di Indonesia.

"Bisa jadi, anggota Hizbut Tahrir dan NII ingin cepat wujudkan negara Islam. Mereka melihat ada harapan untuk mendirikan negara Islam melalui ISIS, maka mereka berangkat ke sana," kata Azwar.

Pengamat sosial Karyono Wibowo mengatakan, sekecil apa pun, gerakan radikalisme yang tidak sesuai asas dan ideologi negara memang harus ditumpas. Namun, menurut dia, caranya tidak bisa sekadar represif, atau secara militeristik. Menurut Karyono, cara-cara militeristik memang cukup berhasil digunakan pada zaman orde baru. Namun, cara tersebut rawan digunakan penguasa untuk mematikan lawan-lawan politik.

"Cara yang paling bisa untuk dilakukan adalah dengan memperkuat sistem ketahanan nasional dan ideologi bangsa. Selain itu, melalui pendekatan-pendekatan yang lebih sistematis," ujar Karyono.