Anggaran Rp 149 Miliar untuk Revolusi Mental Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mengatakan, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menganggarkan ratusan miliar di dalam APBN untuk anggaran revolusi mental. Namun, realisasi dari penggunaan anggaran itu hingga kini masih belum tampak.

"Rp 149 miliar untuk revolusi mental, apa yang sudah dihasilkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?" kata Arif saat diskusi bertajuk "Pak Jokowi: Rakyat Mulai Resah!" di Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Menurut Arif, revolusi mental seharusnya dimulai dari ruang-ruang kekuasaan. Jokowi-JK seharusnya mengubah orientasi kekuasaan, dari melayani elite menjadi melayani rakyat. Tanpa ada niat dari Jokowi-JK untuk melakukan hal itu, mimpi dan janji mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan hanya akan menjadi jargon kampanye semata.

"Keresahan rakyat adalah suatu alarm bahaya. Dukungan rakyat bukanlah garansi seumur hidup, tetapi basis legitimasi yang harus diperbarui. Untuk itu, ini menjadi momentum Jokowi-JK untuk melakukan perubahan tersebut," ujarnya. (Baca: Ini Penjelasan Menteri Puan atas Tambahan Rp 149 Miliar untuk "Revolusi Mental")