Kuasa Hukum Denny Indrayana Sebut Dua Vendor "Payment Gateway" Merugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membantah telah menguntungkan dua vendor dalam sistem payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. Kuasa hukum Denny Indrayana, Heru Widodo mengatakan, pihaknya telah mempelajari perkara hukum yang menjerat dirinya. Hasil penelusuran itu, ternyata dua vendor tersebut malah tidak mengalami untung.

"Ternyata dua vendor itu malah rugi. Karena nilai investigasi yang mereka keluarkan lebih besar dibandingkan biaya transaksi elektronik itu," ujar Heru di teras gedung Bareskrim Polri pada Jumat (27/3/2015).

Heru menolak menjawab pertanyaan apakah Denny melakukan penunjukan langsung atas kedua vendor tersebut. "Sudahlah, intinya itu dulu. Hal-hal yang lain akan disampaikan ke teman-teman wartawan nanti saja," ujar Heru.

Perihal penunjukan langsung kedua vendor oleh Denny itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto, Kamis (26/3/2015) kemarin. Denny juga ditanya hal yang sama. Dia pun tak bersedia menjawabnya.

Denny mengatakan bahwa dia akan mengadakan acara khusus untuk menjelaskan perihal kasusnya dalam waktu dekat.

"Yang terkait dengan materi, agar penjelasan tidak sepotong-sepotong, tidak menimbulkan kesalahpahaman, akan disampaikan dalam waktu khusus. Mungkin nanti saya akan adakan media gathering ya," ujar Denny.

Denny datang ke gedung Bareskrim Polri didampingi sembilan orang kuasa hukumnya. Dengan mengenakan kemeja batik merah, Denny datang sekitar pukul 13.50 WIB. Setelah menyampaikan pernyataannya ke wartawan, Denny melangkah masuk ke gedung Bareskrim.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka. Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik atau payment gateway.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.