Wiranto Berharap Pencalonan Badrodin Tak Digoreng Terlalu Lama

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto berharap polemik pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti bisa segera berakhir. Jika pencalonan ini dipermasalahkan terlalu lama, kata Wiranto, hal tersebut berpotensi mengancam kondisi keamanan nasional.

"Kalau masalah ini digoreng terlalu lama (oleh) siapapun, maka tidak menguntungkan untuk kondisi keamanan nasional Indonesia, itu yang terpenting seperti itu," kata Wiranto di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Wiranto bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama kurang lebih satu jam. Menurut Wiranto, dalam pertemuannya dengan Kalla ini mereka hanya membahas situasi politik terkini. Sebagai pimpinan partai pendukung pemerintah, Wiranto juga menyampaikan bahwa prioritas pemerintah saat ini menyelesaikan permasalahan di institusi Polri.

Terkait pencalonan Badrodin yang dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Wiranto menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan kepada mekanisme prosedur yang berlaku terkait hubungan eksekutif dengan legislatif.

"Sikap kita kan menyerahkan kepada mekanisme hubungan antara Presiden dan DPR RI, dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada satu mekanisme prosedural yang harus dijalankan. Kita tunggu saja," kata dia.

DPR sebelumnya meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri pengganti Budi Gunawan. DPR menilai surat yang disampaikan Presiden mengenai pencalonan Badrodin ke DPR belum cukup menjelaskan.

Kemarin, Jusuf Kalla menegaskan kesiapan pemerintah untuk menjelaskan latar belakang pencalonan Badrodin dan alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Kalla menilai permintaan DPR terkait dengan penjelasan pembatalan pelantikan Budi wajar. Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo bisa menjelaskan hal ihwal terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, seperti harapan DPR.

Terkait penjelasan ini, para pemimpin partai politik pendukung pemerintah menggelar rapat di rumah Wiranto. Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lainnya.

Rapat menyepakati rekomendasi kepada Presiden guna memperbaiki surat pencalonan Badrodin. Dua hal yang diminta diperbaiki ialah penjelasan alasan pembatalan pelantikan Budi dan penyebutan Budi sebagai tersangka.