Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso: Kalau Wartawan Sudah Ketawa-tawa, Itu Namanya Kondusif

Kompas.com - 19/03/2015, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pertanyaan seputar kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dugaan adanya kriminalisasi bisa jadi isu yang paling sering ditanyakan media kepada kepolisian. Saat ini, setidaknya semua pimpinan KPK dilaporkan ke kepolisian.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso pun kerap mendapat pertanyaan serupa, terutama soal kasus Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, yang kasusnya mengambang karena ditunda sementara waktu.

"Sampai kapan kasus pimpinan KPK ditunda?" tanya wartawan lagi kepada Budi seusai penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2015).

Budi lalu menjelaskan bahwa kasus kedua pimpinan KPK itu ditunda dulu. "Itu bukan dihentikan. Kita hold dulu, ter-pending dulu sampai suasana kondusif," ujar dia singkat. (Baca: Wakapolri Tunda Pemeriksaan Samad dan BW di Kepolisian)

Dia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ditunda bukan berarti kasusnya kemudian berhenti. Budi mengungkapkan bahwa polisi tetap memeriksa saksi terkait dua kasus tersebut. Pemeriksaan saksi itu kini sudah tuntas dan tinggal menunggu pemanggilan Adnan dan Zulkarnain.

Tak puas dengan jawaban Budi, wartawan pun menanyakan kriteria kondusif menurut kepolisian bagaimana. "Ketika wartawan (saat) nanya saya sudah ketawa-ketawa, baru kita sudah kondusif," seloroh jenderal bintang tiga itu.

Seperti diketahui, kepolisian menunda pengusutan kasus yang diduga melibatkan Adnan dan Zulkarnain. Namun, perkara Abraham dan Bambang terus dilanjutkan. Menurut Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, keputusan itu diambil setelah dilakukan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Badrodin mengatakan, pengusutan kasus Adnan dan Zulkarnain dihentikan karena masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik Bareskrim Polri belum meningkatkan kasus kedua pemimpin KPK itu ke penyidikan serta belum ada penetapan tersangka dalam kasus itu. Namun, Badrodin belum bisa memastikan penundaan itu akan benar-benar menghentikan proses hukum.

Berdasarkan pengalaman, tahun 2012, Polri pernah menunda pengusutan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, karena ada instruksi dari presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Polri kembali membuka kasus itu pada 2015 dengan dasar ada laporan dari keluarga korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com