Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azyumardi Azra: Mencegah ISIS Tak Cukup Hanya dengan Densus 88

Kompas.com - 19/03/2015, 08:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Sejarah Azyumardi Azra mengatakan, pemerintah harus lebih menggandeng lembaga-lembaga keagamaan untuk menangkal penyebaran gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/NIIS) di Indonesia. Menurut dia, pencegahan tak cukup hanya dengan penegakan hukum.

"Mencegah ISIS tidak cukup menggunakan Detasemen 88. Presiden perlu secara resmi mengajak ormas dan lembaga Islam untuk menangkal paham radikal berkembang di Indonesia," kata Azyumardi, di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Azyumardi mengatakan, banyaknya lembaga dan organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia sebenarnya menjadi benteng bagi umat Muslim untuk terhindar dari penyebaran paham-paham radikalisme. Ia menyebutkan, lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah, sebenarnya memiliki peran penting dalam memperkuat keyakinan umat Muslim di Indonesia. 

Azyumardi pun membandingkan kondisi umat Muslim di Indonesia dengan di Eropa. Ia menilai, umat Muslim di Eropa lebih mudah bergabung dengan ISIS karena cenderung individualis dan tidak terintegrasi dengan masyarakat lokal. Hal ini berbeda dengan umat Muslim di Indonesia yang lebih terintegrasi dengan lembaga-lembaga keagamaan.

"Umat Islam di negara-negara Eropa tidak terintegrasi dengan masyarakat lokal. Mereka cenderung individualis. Hal itu membuat daya tarik ISIS semakin besar di sana," ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah itu.

Data pemerintah yang menyebutkan sekitar 500 warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, dinilai Azyumardi, masih kecil dibandingkan jumlah Muslim di Indonesia. Ia mengatakan, di Eropa, dari sekitar 7-8 juta umat Muslim, tercatat sekitar 6000 orang yang sudah bergabung dengan ISIS.


 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com