Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebut Penyelesaian Kasus, KPK Gelar Perkara Dua Kali Dalam Sehari

Kompas.com - 18/03/2015, 20:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki mengatakan, saat ini KPK tengah mengebut penanganan puluhan kasus yang menumpuk. Bahkan, kata dia, dalam satu hari KPK melakukan gelar perkara hingga dua kali.

"Kami meminta kepada para penyidik untuk gelar kasus satu hari minimal dua. Tadi sore menjelang Maghrib gelar satu kasus, setelah ini setelah Isya gelar lagi kasus kedua," ujar Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/3/2015) malam.

Oleh karena itu, kata Ruki, pimpinan KPK kerap kali pulang larut malam setiap hari untuk menyelesaikan gelar perkara. Ia mengatakan, KPK serius menangani kasus-kasus yang tersisa di tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

"Misal di tingkat penyidikan tersangka belum ditahan, berkas perkara belum di penuntutan, cheking berikutnya sudah diserahkan ke penuntutan tapi belum ke pengadilan. Atau sudah diserahkan ke pengadilan, tapi belum disidangkan," kata Ruki.

Ruki mengatakan, pimpinan KPK mengejar penyelesaian kasus-kasus tersebut untuk mengantisipasi jika para pimpinan sementara KPK ditarik kembali oleh Presiden Joko Widodo. Jika hal tersebut terjadi, Ruki tidak ingin banyak tumpukan kasus yang membebani KPK.

"Target kami berlima, kalau ada Keppres barangkali saya ditarik kembali, Pak Johan kembali, Pak Indriyanto kembali, paling tidak kasus-kasus itu tidak lagi macet," kata Ruki.

Pimpinan KPK, kata Ruki, harus menyelesaikan 36 kasus dalam sisa waktu yang tersisa, sekitar sembilan bulan lagi. Ruki berharap, hingga masa kepemimpinan KPK jilid tiga habis, maka kasus yang ditangani KPK telah berkurang banyak.

Demi mempercepat penanganan kasus, kata Ruki, KPK meminta bantuan para jaksa penuntut umum untuk membantu penyidikan yang kekurangan sumber daya. Menurut dia, jika KPK menarik penyidik baru justru akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk beradaptasi.

"Kalau ada penyidik baru juga penyesuaian diri dengan sitausi internal dan pekerjaan akan lama. Tapi kalau ditarik dengan yang ada sekarang, saya yakin bisa menolong," kata Ruki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com