Yusril: Menkumham Tak Paham Tugasnya atau Ingin Lempar Tanggung Jawab ke Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum pengurus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, merasa bingung dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menerbitkan peraturan presiden untuk mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

Menurut Yusril, Yasonna tidak mengerti tugasnya atau sengaja ingin melemparkan masalah kepada Presiden.

"Entah apa dasar hukum yang digunakan Menkumham untuk mengatakan bahwa pengesahan kepengurusan parpol menggunakan Perpres. Saya heran dengan omongan itu," kata Yusril, dalam pernyataan di akun Twitter-nya, @Yusrilihza_mhd, Rabu (18/3/2015).

Yusril menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik, pendaftaran dan pengesahan kepengurusan partai politik hanya dilakukan oleh Kemenkumham dan tidak sampai ke tingkat presiden. Dengan alasan itu, Yusril menyatakan tidak yakin jika Presiden Jokowi akan menerbitkan perpres pengesahan kepengurusan partai politik.

"Karena perpres berisi norma yang bersifat mengatur. Perpres mustahil berisi penetapan, apalagi penetapan pengesahan pengurus parpol," ujarnya. (Baca: Kubu Agung: Ada 35 Kader Kubu Aburizal Masuk Kepengurusan Golkar)

Lebih jauh, Yusril menilai Yasonna tidak paham tugas Menkumham yang berwenang menetapkan kepengurusan partai politik. Dengan kewenangannya, kata Yusril, Menkumham dapat menerbitkan keputusan menteri tentang pencatatan pengurus partai politik.

"Menkumham Yasonna tidak paham tugasnya atau mau lempar tanggungjawab pada Presiden. Kita tunggu saja, akankah Jokowi menendang bola yang dioper Yasonna," ucap politisi PBB itu.

Sebelumnya, Yasonna mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan keputusan mengenai penyelesaian perselisihan kepengurusan di internal Golkar kepada Presiden. Keputusan mengakui kubu Agung Laksono, menurut dia, merupakan kelanjutan dari putusan Mahkamah Partai Golkar.

"Ini perpresnya akan segera dikeluarkan oleh Presiden, dalam waktu dekat," kata Yasonna. (Baca: Presiden Jokowi Akan Keluarkan Perpres soal Kepengurusan Agung Laksono)