Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Retno Kecewa dengan Pernyataan-pernyataan Menlu Australia Julie Bishop

Kompas.com - 12/03/2015, 22:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mempertanyakan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop soal komunikasi yang dilakukan Pemerintah Australia terkait eksekusi mati terhadap dua warga negaranya. Retno menilai, seharusnya Bishop mengerti tata cara memperlakukan komunikasi antarpemerintah tersebut.

"Sebagai pemerintah, kita seharusnya paham bagaimana kita men-treat pembicaraan, men-treat komunikasi tersebut," ujar Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Retno menjelaskan, dalam pembicaraan melalui telepon dan surat dengan Bishop, semuanya sudah sangat jelas. Ia menekankan, posisi Indonesia hingga kini tidak pernah berubah terkait eksekusi mati yang akan dilakukan terhadap terpidana mati kasus narkoba.

"Jadi, saya kira, saya sudah menyampaikan pesan yang sangat jelas, sejelas-jelasnya, mengenai posisi kita," kata Retno.

Ketika ditanya soal isi permintaan Australia dalam komunikasi dengan Bishop, Retno terdiam. Sesaat kemudian, ia mengatakan dengan tegas bahwa pemerintah meminta agar Australia menghormati kedaulatan hukum Indonesia.

"Sekarang pertanyaan saya balik, apakah tawaran tersebut layak disampaikan kepada kita? Karena kita sudah sampaikan, hormati kedaulatan hukum kita. Jadi, the position of the government of Indonesia remains," kata mantan Duta Besar RI untuk Belanda tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Australia masih melakukan sejumlah upaya menyelamatkan duo "Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dari eksekusi hukuman mati. Informasi terakhir, Menlu Australia Julie Bishop kembali memberikan tawaran baru kepada pemerintah Indonesia lewat suratnya kepada Menlu Retno Marsudi.

Dalam surat yang diawali dengan kata-kata "My dear Retno" itu, Bishop menawarkan Pemerintah Australia akan menanggung biaya hidup Sukumaran dan Chan jika hukuman keduanya diubah menjadi penjara seumur hidup.

"Pemerintah Australia siap untuk membayar semua biaya Sukumaran dan Chan saat harus menjalani hukuman seumur hidup, jika pertukaran tahanan tak dimungkinkan," demikian isi surat Julie Bishop.

"Sebagian besar rakyat Australia sangat mendukung upaya pemerintah mengusahakan pengampunan bagi Chan dan Sukumaran," lanjut Bishop masih dalam surat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com