JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk membahas rencana penghapusan utang pemerintah Aceh. Rapat digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
"Soal ratas kita penghapusan bersyarat utang pemerintah Aceh melalui debt swap," kata Presiden, saat membuka rapat terbatas tersebut.
Dalam rapat itu, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Rapat digelar sebagai tindak lanjut dari surat yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada Presiden pada 27 Januari 2015.
Sofyan menjelaskan, utang yang dimiliki daerah pada pemerintah pusat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya seperti pembangunan fasilitas pengolahan air minum datau fasilitas umum lainnya. Untuk Aceh, besaran utang mencapai Rp 16 miliar.
Menurut Sofyan, ada beberapa opsi yang akan dibahas terkait rencana penghapusan utang tersebut. Salah satunya adalah dengan cara mengalihkan beban utang untuk dimasukkan pada program-program yang mampu merangsang kesejahteraan masyarakat di daerah setempat.
"Ada sejenis peninjauan, beberapa policy akan diambil oleh pemerintah. Misalnya kalau (utang) dihapus, tapi bisa ditambahkan anggaran kesejahteraan masyarakat," pungkas Sofyan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.