Audiensi Wakil Ketua MPR RI dengan DPP IMM

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) bertemu Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, Selasa (10/3/2015), dalam rangka melaporkan hasil Rakornas periode 2014-2016.

Bertempat di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, pertemuan itu membicarakan mengenai isu-isu kebangsaan.

Abdul Rahman, Sekjen DPP IMM, menyampaikan DPP IMM merupakan mitra pemerintah dalam konteks mengkritisi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan.

Penyampaian diawali oleh Taufan Putrev Korompot, Ketua Bidang Hikmah. Pertama, civil society perlu membangun sinergitas dengan MPR, sehingga aspirasi bisa disampaikan dan mengawal kebijakan pemerintah yang pro-rakyat.

Kedua, partai politik tidak sesuai konteks dalam masyarakat dan masih banyak kebijakan yang menguntungkan elite-elite politik maupun elite masyarakat.

Ketiga, Taufik membicarakan mengenai keberagaman di Indonesia sebagai modal untuk Indonesia maju dan bangkit. "Keberagaman penting, tidak memengaruhi kondisi sosial masyarakat walaupun berbeda keyakinan. Plural merupakan suatu yang alamiah dan bisa jadi modal untuk maju ke depan," jelasnya.

Ketua Lembaga Hukum IMM, Eki Pratama, menyampaikan inkonsisten pemerintah dalam penegakan hukum, seperti pada kasus eksekusi terpidana narkoba yang belum juga dilaksanakan.

Penyampaian dari IMM tersebut ditanggapi oleh Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, keprihatinan tersebut layak disuarakan seperti melalui mahasiwa yang dapat berkomunikasi dengan pusat.

Ia menambahkan, pemerintah harus segera merevisi kebijakan mengenai partai politik dan Pilkada. Revisi yang perlu dilakukan mengenai sistem pemilu, pasal-pasal terkait money politics, serta perlunya pemerintah mengambil alih pemasangan iklan kampanye. Melalui itu, anggaran bisa ditekan dan korupsi menurun.

Menanggapi keberagaman Indonesia, Hidayat Nur Wahid mengatakan harus selalu ada kelompok masyarakat yang tetap sadar diri agar tidak pecah belah.

Dua program besar dari IMM yang akan berusia 51 tahun ini adalah mempergiat dakwah kebangsaan di kampus-kampus serta penguatan peran dan identitas harmoni Indonesia.