Dana dari Pemerintah Kurang, Anggota DPR Hanura Sumbang Partai Rp 10 Juta Per Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Rufinus Hotmaulana mengakui bahwa dana yang didapat partainya dari pemerintah selama ini, yakni Rp 108 per suara, masih sangat kurang. Untuk menyiasati kekurangan dana tersebut, dia bersama anggota DPR dari Hanura menyumbang ke kas partai.

"Coba dilihat kebutuhan partai sampai di tingkat anak ranting, bagaimana mobilisasi massa. Kita danai sendiri. Dari kas pribadi anggota Dewan, gaji pokok Rp 16 juta, Rp 10 juta masuk partai otomatis," kata Rufinus saat dihubungi, Selasa (10/3/2015).

Hal tersebut dikatakan Rufinus menanggapi wacana yang dilontarkan Menter Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan meningkatkan dana parpol. Rufinus setuju dengan rencana penambahan dana itu. Namun, dia mempertanyakan besaran dana yang mencapai Rp 1 triliun setiap tahun.

"Persoalan tak semudah itu, kriteria apa sehingga partai dapat dana sebesar itu? Apakah karena dia dapat kursi di DPR atau DPRD? Harus diklarifikasi dulu tolok ukur pemberian dana sebesar itu," ucapnya.

Rufinus sepakat bahwa pemberian dana tambahan bisa menekan potensi korupsi. Dengan adanya dana tambahan, kata dia, politisi yang ada di parpol tidak lagi perlu mencari dana tambahan yang bisa menjadi sumber korupsi. Namun, perlu ada sanksi tegas agar dana tambahan yang besar itu justru tidak disalagunakan.

"Ini enggak mudah karena akan ubah UU Parpol. Sanksinya juga seperti apa bila masih ada pelanggaran," ujar Rufinus.

Sebelumnya, Mendagri menyampaikan wacana pemberian dana sebesar Rp 1 triliun per tahun untuk partai-partai politik sesuai dengan perolehan suara partai saat pemilihan umum. Namun, ia menegaskan bahwa rencana pembiayaan parpol ini masih sebatas wacana. "Baru wacana kok, dibagi oleh semua partai," kata Tjahjo, Selasa (10/3/2015), di Jakarta.