Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Eksekusi Mati, Indonesia Terancam Tidak Dapat Lindungi WNI di Luar Negeri

Kompas.com - 07/03/2015, 16:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sikap Presiden Joko soal eksekusi mati berpotensi menimbulkan ketegangan diplomasi yang lebih kompleks. Indonesia bisa kehilangan posisi tawar saat berupaya menyelamatkan warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukuman mati di negara lain.

"Kebanyakan terpidana mati adalah warga negara asing. Ini sudah menjadi ketegangan diplomasi di dunia internasional," ujar pengajar Universitas Paramadina Atnike Sigiro dalam diskusi yang diadakan KontraS di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

Ketegangan itu, kata dia, sudah terlihat dalam relasi Indonesia dengan Brazil dan Australia. Reputasi Jokowi dan Indonesia terancam turun di mata internasional. Indonesia juga terancam tidak dapat melindungi warganya yang terancam hukuman di negeri orang.

"Banyak buruh migran Indonesia yang jadi korban di luar negeri. Tapi dipastikan kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah kehilangan posisi tawar dalam diplomasi internasional tadi," lanjut Atnike.

Ia menyarankan presiden melakukan perbaikan sistem hukum di Indonesia untuk mencegah dampak negatif kejahatan narkoba terlebih dahulu ketimbang melaksanakan eksekusi mati para terpidananya.

"Penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia sedang terpuruk. Indonesia tidak bisa menunjukan standard hukum dan HAM yang baik dan lebih memilih jalan pintas dengan melakukan eksekusi mati," ujar Atnike.

Diberitakan bahwa Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan eksekusi mati terpidana gelombang kedua. Sebanyak sembilan terpidana mati telah dipindahkan dari Lapas asal ke Lapas Nusakambangan. Namun, Kejaksaan Agung belum memastikan jumlah yang akan ditembak mati serta waktu eksekusinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com