Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Diprediksi Tak Akan Terjadi Sebelum Golkar Islah

Kompas.com - 07/03/2015, 05:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing memperkirakan, islah pada Partai Golkar menjadi salah satu faktor penentu dalam perombakan atau reshuffledi Kabinet Kerja.

"Kondisi politik di Golkar akan menentukan reshuffle kabinet dalam pemerintahan Jokowi-JK. Saya memperkirakan sebelum Golkar islah maka reshuffle tak akan dilakukan," katanya di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Ia menjelaskan, Golkar menjadi salah satu kondisi obyektif untuk melakukan perombakan kabinet. Dengan Golkar yang bersatu dan kuat, maka bila merapat ke pemerintahan akan menambah daya politik Jokowi, terutama di parlemen.

Apalagi, menurut dia, saat ini hubungan antara Presiden Joko Widodo dan partai pengusung terutama PDIP, terlihat kurang mesra. Sementara partai lainnya seperti Nasdem, PKB dan Hanura masih menunggu dan melihat-lihat situasi dan kondisi.

Jokowi, menurut dia, memiliki kartu truf untuk mendekati Golkar, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Posisi Jusuf Kalla sebagai tokoh Golkar dan wakil presiden. Ini yang diharapkan Jokowi agar Golkar dapat merapat ke gerbong pemerintah dan mengendalikannya," ucapnya.

Dengan tambahan dukungan dari Partai Golkar tersebut, diharapkan pemerintahan semakin kuat, terutama untuk menyukseskan program-program kerjanya.

Ia memperkirakan, perombakan kabinet baru akan terlaksana pada 2016, saat masalah Golkar telah selesai. "Tentu nantinya alasan reshuffle bukanlah karena politik, namun lebih pada karena kinerja para menteri," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com