Jaksa Agung Nilai Tawaran "Barter" Narapidana oleh Menlu Australia Tidak Lazim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dikabarkan menawarkan repatriasi atau barter tiga napi kasus narkoba asal Indonesia di Australia, agar Pemerintah Indonesia membatalkan pelaksanaan eksekusi mati duo Bali Nine. Namun, tawaran Bishop tersebut dinilai tidak relevan.

"Saya hanya dengar isu-isunya itu, saya rasa enggak lazim. Tidak ada seperti itu. Tawarannya tidak relevan dengan apa yang akan kita lakukan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat dihubungi awak media, Kamis (5/3/2015).

Prasetyo mengatakan, pemerintah memahami keinginan Pemerintah Australia yang ingin menyelamatkan warganya yang akan menghadapi hukuman mati di luar negeri. Hal yang sama pun juga pasti akan dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap warganya yang akan menghadapi hukuman mati di luar negeri.

Namun, dalam kasus ini, permintaan Pemerintah Australia sepertinya sulit dikabulkan. Pasalnya, pemerintah kini sangat perhatian terhadap isu pemberantasan narkoba di Tanah Air.

"Sekarang anda sendiri saya tanya, rela nggak orang yang sudah meracuni bangsa kita kemudian kita tukar, tidak seimbang juga," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dikabarkan menawarkan untuk merepatriasi tiga warga Indonesia terpidana kasus narkoba dari Australia demi membatalkan pelaksanaan eksekusi terpidana mati Bali Nine. Namun, Pemerintah Indonesia tidak menerima tawaran tersebut. (Baca: Australia Tawarkan "Barter" Terpidana demi Batalkan Hukuman Mati 2 Warganya)

Usulan Menlu Julie Bishop ini, menurut informasi yang diperoleh ABC, disampaikan dalam upaya terakhir yang dilakukannya untuk menyelamatkan nyawa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari eksekusi hukuman mati. Upaya itu termasuk menelepon Menlu Retno Marsudi pada Selasa (3/3/2015).

Andrew dan Myuran sudah dipindahkan dari Lapas Kerobokan di Bali ke Nusakambangan untuk menunggu waktu pelaksanaan eksekusi mereka. Keduanya termasuk di antara terpidana mati lainnya yang asal Perancis, Ghana, Brasil, Nigeria, Filipina, dan Indonesia, yang akan menjalani eksekusi gelombang kedua yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Jokowi. Gelombang pertama telah dilakukan pada Januari 2015 lalu di Pulau Nusakambangan.