Fahri Hamzah Minta Jokowi-JK Perbaiki Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki komunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal tersebut disampaikan Fahri menanggapi pernyataan Jusuf Kalla tentang penambahan kewenangan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015.

"Saya rasa itu harus diselesaikan di dalam, ada perbedaan di dalam (antara Jokowi-JK). Jadi selesaikan di dalam, bicarakan saja baik-baik," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Fahri menjelaskan, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran wakil tidak sekuat peran kepala negara maupun kepala daerah. Namun, tetap harus ada koordinasi antara Presiden dan wakilnya.

"Tentu pembagian tugas disepakati, untuk memfungsikan hal-hal yang ditangani Presiden dan Wakil Presiden. Ini bisa dibuat peraturannya, yang penting solid," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS tersebut.

Sebelumnya, Jusuf Kalla berkeberatan atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kepala Staf Kepresidenan. Kalla menilai, penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan melalui perpres tersebut berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Pada akhirnya, koordinasi yang berlebihan ini dinilainya berpotensi menciptakan kesimpangsiuran koordinasi pemerintahan.

"Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti, kalau berlebihan bisa simpang siur," kata Kalla. (Baca JK Kritik Penambahan Wewenang Kepala Staf Presiden).