Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus "Rakyat Tidak Jelas", Polisi Panggil Koordinator ICW

Kompas.com - 05/03/2015, 10:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mendatangi gedung Bareskrim, Kamis (5/3/2015). Ade dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno soal pernyataan 'rakyat tidak jelas'.

"Saya diperiksa sebagai saksi pencemaran nama baik Menko Polhukam yang sebut rakyat tidak jelas," ujar Ade sebelum diperiksa.

Ade menyebut tidak hanya dirinya yang bakal diperiksa penyidik. Dia menyebutkan bahwa Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar juga akan diperiksa atas kasus yang sama.

Ade tidak mengetahui mengapa dirinya dan Haris diperiksa. Ade merasa tidak memiliki sangkut paut dengan kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Namun, dia mengaku siap menjalani pemeriksaan tersebut.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan melaporkan Tedjo ke Bareskrim Polri pada Senin (26/1/2015). Tedjo dilaporkan terkait pernyataannya mengenai kisruh Polri dan KPK, yang dianggap telah menghina rakyat Indonesia.

Pernyataan yang dilaporkan, yakni saat Tedjo menganggap pimpinan KPK kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan setelah penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Padahal, menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pimpinan KPK dan kepolisian untuk tidak membuat suasana semakin panas. (Baca: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa)

Dalam pernyataan Tedjo, terselip kata-kata yang menyinggung banyak orang. Ia menganggap massa yang berada di Gedung KPK adalah rakyat yang tidak jelas. (baca: Soal Pernyataan "Dukungan Rakyat Tak Jelas", Ini Penjelasan Menteri Tedjo)

"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo. (baca: Sebut Pendukung KPK adalah Rakyat Tak Jelas, Tedjo Di-"Bully" di Medsos)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com