Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orangutan Terancam, Jusuf Kalla Sebut Hak Asasi Binatang Kerap Dilupakan

Kompas.com - 04/03/2015, 05:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tidak bisa sembarangan. Saat ini, kata Kalla, pemanfaatan SDA selain mempertimbangkan nilai ekonomi, juga harus memikirkan kelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya di acara Pendeklarasian "Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup," di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015), Kalla menyebut zaman dulu para pengusaha telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia tanpa memperhitungan masa depan.

"Dulu kalo cari minyak babat hutan saja, sekarang tidak bisa. Dulu industri seenaknya buang kotorannya ke sungai, karena (dulu seperti) itulah industri yang bagus. Sekarang seperti itu dapat hukuman," kata Kalla.

Wapres juga menyebut dulu perusahaan boleh berbangga bila punya hak untuk membabat hutan di pedalaman Kalimantan, dan mendatangkan pajak untuk negara. Perusahaan tersebut tidak harus memikirkan dampak lingkungan ke depannya, termasuk kehidupan masyarakat sekitar lokasi eksploitasi.

"Baru kita sadari, orang yang membabat hutan yang kita banggakan, sekarang menyebabkan banjir dan kemiskinan di Kalimantan dan sebagainya," jelasnya.

"Jaman dulu seorang pengusaha hutan dia dengan penuh hak memindahkan rakyat dari hutan untuk mengambil hutannya, sekarang dia musuh dunia, karena hak adat menjadi hak asasi manusia," tambahnya.

Untuk menopang kehidupan, Kalla mengingatkan kelestarian alam perlu dipertahankan, termasuk kelestarian hewan dan binatang yang hidup di seputar SDA yang dieksploitasi. Wapres mengingatkan, salah satu yang kerap lalai untuk diperhatikan kelestariannya adalah Orangutan.

"Orangutan penting untuk diselamatkan. Bukan hanya Hak Asasi Manusia (HAM), kadang-kadang hak asasi binatang juga dipertimbangkan dalam sinkronisasi ini," ujar Kalla yang mengundang tawa para hadirin.

(Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com