KPK Limpahkan Perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupi telah melimpahkan penanganan perkara yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah secara hukum.

"Atas dasar kesepakatan, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikan, KPK akan serahkan penanganan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung," ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Prasetyo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal dan mendiskusikannya dengan sejumlah instansi terkait. Hasil praperadilan di PN Jaksel yang diputuskan hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum sehingga penyidikan kasusnya di KPK harus dihentikan.

Sementara itu, dalam undang-undang KPK tidak diatur untuk menghentikan penyidikan suatu kasus. Oleh karena itu, diputuskan jalan tengah, yaitu melimpahkan penangangan kasus itu ke Kejaksaan.

"Penanganan keduanya adalah murni penanganan dengan penegakan hukum, tidak ada latar belakang apa pun. Jadi perlu solusi untuk menengahi itu," kata Prasetyo.

KPK akan menyerahkan berkas hasil penyelidikan dan penyidikan kasus Budi ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan pun akan mempelajari berkas-berkas tersebut untuk melihat sejauh mana kasus Budi telah berjalan. Prasetyo berharap pelimpahan penanganan kasus itu menjadi solusi konflik yang terjadi antara KPK dan Polri.

"Kita harap penanganan perkara akan mengakhiri hal-hal yang mewarnai hubungan aparat penegak hukum dan akan menghilangkan sikap yang dinilai ego sektoral," ujar Prasetyo.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah beberapa hari memimpin proses sidang praperadilan, hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan Budi dan menyatakan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah. Hakim menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur sejumlah hal yang menjadi kewenangan KPK. Menurut UU tersebut, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Dalam putusannya, Sarpin menganggap Karobinkar merupakan jabatan administratif dan bukan penegak hukum. Selain itu, saat kasus yang disangkakan terjadi, Budi bukan penyelenggara negara lantaran saat itu masih golongan eselon II A.