Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lion Air Sempat Kesulitan Bayar Kompensasi, AP II Handle Ganti Rugi Penumpang

Kompas.com - 21/02/2015, 14:16 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid mengatakan Lion Air sempat mengalami kesulitan saat membayar kompensasi penumpang ketika pesawat mereka mengalami keterlambatan. Akibatnya, PT Angkasa Pura II terpaksa harus turun tangan untuk membantu maskapai milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rusdi Kirana itu.

"Setengah hari pertama Angkasa Pura yang menangani, kemudian setengah hari selanjutnya giliran Lion Air," kata Hadi saat diskusi SmartFM bertajuk 'Ayo Benahi Transportasi Udara' di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Kementerian Perhubungan mencatat ada enam penerbangan Lion Air yang mengalami keterlambatan, Kamis (19/2/2015). Akibatnya, banyak penumpang yang menumpuk menunggu kejelasan nasib penerbangan mereka di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta.

Saat peristiwa itu terjadi, PT AP II memberikan talangan kepada Lion Air untuk membayar pengembalian uang tiket, airport tax dan kompensasi sesuai peraturan sebesar Rp300.000, bagi calon penumpang Lion Air yang terdampak.

Tak hanya itu, PT AP II bahkan menyediakan 1.000 porsi makanan bagi para penumpang terdampak. [Baca: Kemenhub: Delay Lion Air Layak Masuk Museum Rekor]

Sementara itu, anggota Komisi V Fauzi Amro mengatakan, peristiwa gangguan penerbangan yang dialami Lion Air ini tak hanya berdampak pada para penumpang, tetapi juga penerbangan lain.

Menurut dia, Lion Air merupakan maskapai yang menguasai lebih dari 50 persen ceruk pasar penerbangan nasional. "Ibaratnya, kalau Lion Air ini mengalami gangguan, penerbangan lain di Indonesia juga akan hancur," ujarnya.

Seperti diberitakan, imbas keterlabatan Lion Air sejumlah maskapai mengalami hal yang sama. Seprti halnya yang dialami AirAsia, Jumat (20/2/2015). Enam rute penerbangan maskapai milik perusahaan asal Malaysia itu juga mengalami keterlambatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com