Kemenhub: "Delay" Lion Air Layak Masuk Museum Rekor

Kompas.com - 21/02/2015, 13:26 WIB
Penumpang maskapai Lion Air dari Terminal 1 marah karena tidak mendapatkan kejelasan soal refund saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (20/2/2015). KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAPenumpang maskapai Lion Air dari Terminal 1 marah karena tidak mendapatkan kejelasan soal refund saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (20/2/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Keterlambatan atau delay yang dialami maskapai penerbangan Lion Air dari Rabu (18/2/2015) malam hingga Jumat (20/2/2015) merupakan yang terparah di dalam sejarah penerbangan Tanah Air. Bahkan, peristiwa itu dianggap layak masuk museum rekor.

"Saya enggak tahu ya, apakah peristiwa kemarin sudah layak masuk ke dalam Guinness Book of Record ya. Tetapi, minimal peristiwa itu seharusnya masuk ke Muri (Museum Rekor-Dunia Indonesia)," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid, dalam diskusi SmartFM bertajuk "Ayo Benahi Transportasi Udara" di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Kementerian Perhubungan mencatat ada enam penerbangan Lion Air yang mengalami keterlambatan, Kamis (19/2/2015). Akibat keterlambatan itu, penumpang di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta mengalami penumpukan.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR, Fauzi Amro, mengatakan, kondisi dunia penerbangan Tanah Air sudah layak masuk dalam keadaan darurat. [Baca: Chappy Hakim: Pasca Liberalisasi, Kita Hadapi "The Amburadulness" Penerbangan]

Setelah kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 beberapa waktu lalu di wilayah Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kini giliran Lion Air yang mengalami keterlambatan.

"Saya harap perisitiwa AirAsia dan keterlambatan Lion Air ini menjadi pintu masuk untuk perbaikan regulasi. Jangan sampai peristiwa ini justru menyebabkan peristiwa delay dan kecelakaan semakin banyak," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X