JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dianggap membawa keuntungan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Akibat kisruh yang berlangsung selama satu bulan lebih ini, Jokowi bisa mengetahui dan menilai siapa kawan dan siapa lawan sesungguhnya.
"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plinplan, siapa yang mau perubahan, siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Kamis (19/2/2015).
Sikap antara kawan dan lawan, menurut Budi, makin jelas saat Jokowi akhirnya mengambil keputusan. Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri meski penetapan dirinya sebagai tersangka sudah dinyatakan tidak sah di praperadilan. Jokowi pun mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya.
"Sikap partai-partai di DPR jelas. Sikap lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, semuanya jelas," kata Budi tanpa menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud.
Oleh karena itu, Budi mengingatkan Presiden agar tidak lengah menghadapi pihak-pihak yang menentang keputusan ini. Jokowi harus menyadari tidak semua pihak dapat menerima keputusan yang diambilnya.
"Masih ada pihak-pihak yang tidak legawa menerima keputusan itu. Bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa yang lain, mengingat masih banyaknya agenda yang berpotensi menimbulkan kontroversi, seperti persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai kepala Polri, masalah reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi," kata Budi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.