KPK Tidak Minta Tambah Anggaran di RAPBN-P 2015

"Kami dalam membuat anggaran lebih riil berbasis kinerja terukur jadi antara kegiatan dengan perencanaan anggaran dibuat sedemikian rupa sehingga lebih riil untuk dilaksanakan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di Gedung Nusantara III Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Hal itu dikatakan Zulkarnaen usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM membahas anggaran ketiga institusi tersebut.

Zulkarnaen mengatakan KPK dalam penggunaan anggaran melakukan ekspose, berapa riil yang digunakan dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

"Jadi tidak berdasarkan 'platform' saja, namun menggunakan secara efektif dan efisien hasilnya," ujarnya.

Dia menjelaskan apabila ada kekurangan di unit tertentu di KPK maka bisa direvisi dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

Menurut dia, di KPK ada anggaran fleksibel di korsub pencegahan dan korsub penindakan untuk digunakan sebagai pemberdayaan "trigger mekanism".

Selain itu dia menjelaskan anggaran mendirikan perwakilan KPK di daerah tidak dimasukkan dalam rencana anggaran KPK di APBN-P 2015.

Hal itu, menurut dia, karena dimasukkan dalam perencanaan institusi itu di jangka menengah ke depan.

"Jadi kegiatan yang kami lakukan ada yang jangka panjang, jangka menengah dan ada yang tahunan," katanya.

Zulkarnaen mengatakan institusinya masih perlu mengkaji terlebih dahulu berapa total anggaran yang diperlukan di tiap perwakilan KPK di daerah.

Dia menjelaskan KPK juga akan menyiapkan peraturannya dan apabila sudah ada maka dimasukkan dalam perencanaan kerja anggaran tahun berikutnya.

"(Total anggarannya) belum karena masih kami kaji terlebih dahulu dan aturannya akan kami buat. Kami juga akan membuat telaah yang matang," ujarnya.

Menurut Zulkarnaen telaah dan kajian yang matang itu diperlukan agar apabila ada kemungkinan program tidak bisa dilaksanakan, sejak awal kami perhitungkan.