Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Terobosan, Kunjungan Jokowi ke Malaysia Tak Akan Perbaiki Nasib TKI

Kompas.com - 09/02/2015, 13:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati pesimistis kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia bisa memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Menurut Okky, dibutuhkan dari sekedar kehadiran Presiden untuk bisa menyelesaikan masalah TKI yang semakin kompleks.

"Saya tidak yakin dengan kehadiran Presiden Jokowi akan serta merta memperbaiki masalah TKI di Malaysia. Karena memang keberpihakan dari negara untuk melakukan rekrutmen, pengawasan keberangkatan dari pihak imigrasi serta pengawasan di negara penempatan khususnya Malaysia, tidak ada keberpihakan yang kuat," kata Okky melalui keterangan pers, Senin (9/2/2015).

Okky mengaku selalu meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat road map terkait rencana negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada tahun 2017.

Namun sampai sekarang, road map tersebut tidak pernah dia lihat. Saat ini, dia mengaku sudah kembali meminta Menaker Hanif Dhakiri.

"Sebetulnya kalau pemerintah memang memiliki keberpihakkan kepada kesejahteraan dan perlindungan TKI, maka masalah-masalah yang menyedihkan atau merendahkan martabat bangsa bisa tidak terjadi," ujar anggota Fraksi PPP itu.

Program moratorium TKI serta pembentukan Satgas Pengawasan TKI yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia, lanjut dia, tidak serta-merta bisa menghentikan tindakan-tindakan yang melecehkan anak bangsa. Situasi ini, kata dia, jauh berbeda dengan tenaga informal yang dikirim dari Filipina. Sistem rekrutmen, pelatihan, pengiriman dan pengawasan di negara penempatan sangat intens.

"Setelah lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia, kalau tidak ada tindak lanjut berupa terobosan akan perlindungan dan rekrutmen Calon TKI, maka kunjungan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi nasib TKI," ucap Okky.

"Menteri Hanif yang juga menyertai Presiden Jokowi ke Malaysia harus segera merespons dengan terobosan yang baru, bukan bisnis as usual. Dan segera membuat serta melakukan road map untuk pengiriman tenaga-tenaga yang skilled full atau formal," tambahnya.

Saat kunjungan ke Malaysia,Presiden menyempatkan bersilaturahim dengan WNI disana, Jumat (6/2/2015). Presiden memastikan bahwa negara tidak akan luput dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. (baca: Jokowi Minta WNI di Malaysia Taat Aturan)

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para WNI itu digelar di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Kuala Lumpur. Sedikitnya ada sekitar 300 WNI dari perwakilan buruh migran Indonesia, pekerja profesional, pelajar, guru/dosen, serta komunitas diaspora Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com