Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta WNI di Malaysia Taat Aturan

Kompas.com - 07/02/2015, 09:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Joko Widodo memastikan bahwa negara tidak akan luput dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal itu disampaikan Presiden saat bersilaturahim dengan WNI di Malaysia, Jumat (6/2/2015).

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para WNI itu digelar di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Kuala Lumpur. Sedikitnya ada sekitar 300 WNI dari perwakilan buruh migran Indonesia, pekerja profesional, pelajar, guru/dosen, serta komunitas diaspora Indonesia.

"Presiden Joko Widodo berpesan agar para WNI yang tinggal dan bekerja di Malaysia menaati peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan sehingga memudahkan upaya perlindungan bagi WNI di Malaysia," berikut pernyataan yang dikutip dari siaran pers KBRI Kuala Lumpur, yang diterima Kompas.com pada Sabtu (7/2/2015).

Menurut Presiden Jokowi, PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak telah bersedia bekerja sama dalam hal memastikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia melalui perbaikan pengiriman dan penempatan buruh migran Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Malaysia juga telah bersedia mendukung akses pendidikan anak-anak buruh migran Indonesia usia sekolah, khususnya yang berada di Sabah dan Sarawak, melalui pendirian Community Learning Centre (CLC).

Tak lupa, Jokowi juga memberi kesempatan pada WNI yang hadir untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Salah satunya mengenai isu dihapusnya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Menteri Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, yang mendampingi Jokowi, membantu menjawab dan menjelaskan tentang kebijakan terbaru KTKLN. Menurut Hanif, KTKLN akan tetap diberlakukan dalam bentuk e-KTKLN menggunakan finger print yang dipastikan lebih mudah dan tanpa pungutan.

"Presiden yang sudah mencatat beberapa permasalahan, berjanji akan segera bergerak mencari solusinya, seperti masalah visa pelajar Indonesia di Malaysia, masalah permit kerja, dan pemalsuan produk barang Indonesia," tulis pihak KBRI.

Pertemuan dengan WNI yang tinggal di Malaysia merupakan agenda Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Malaysia. Seusai melawat ke Malaysia, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Brunei Darussalam dan Filipina.

Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com