Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usman: Jokowi Lovers Sulit Kritis Padahal Presiden Tak Berbuat Banyak Atasi Kriminalisasi

Kompas.com - 08/02/2015, 16:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid melontarkan kegeramannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap lambat mengambil sikap untuk mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI (Polri).

Parahnya, kelambatan sikap Presiden itu tak menggerakkan masyarakat mendorong Jokowi untuk tegas mengambil keputusan. Sebaliknya, Usman menyayangkan masih banyaknya kelompok yang takut mengkritik Jokowi.

"Karena pilpres yang lalu, banyak di antara kita terbelah karena ada yang menjadi relawan Jokowi, sehingga sulit memberikan kritik kepada Jokowi. Mereka ini Jokowi lovers, Jokowi
true believers yang menganggap Jokowi orang baik dan hanya dikelilingi orang jahat," ujar Usman saat berorasi di acara deklarasi gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Usman menilai bahwa semua lapisan masyarakat seharusnya bergerak menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi termasuk KPK.

Saat ini, kata dia, upaya pemberantasan korupsi tengah terancam dengan kelompok oligarki partai hingga kelompok pengusaha yang sudah merampok sumber daya alam Indonesia sejak zaman Orde Baru.

Di saat kritis ini, Usman melihat Jokowi memilih melakukan pembiaran. "Jokowi tidak bersikap banyak untuk menghentikan kriminalisasi BW. Kepada Buya Syafii maarif, Jokowi akan batal melantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, tetapi apa ada kejelasan apakah penggantinya adalah yang baik," ucap dia. [Baca: Syafii Maarif: Presiden Telepon Saya Bilang Tak Akan Lantik Budi Gunawan]

Usman pun berapi-api saat menyebut kondisi saat ini tengah dikelilingi oleh orang-orang yang ingin melemahkan KPK.

Dia menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang justru sarat kepentingan dan juga institusi kepolisian di mana polisi-polisi baik justru tersingkir dan yang berkuasa justru polisi buruk yang mengkriminalisasi kasus Bambang.

"Apa kita diam? Kita harus bela BW dan buktikan bahwa tindakan kepolisian untuk menangkap BW adalah kesewenangan, karena BW dianggap jantung KPK!" kata Usman yang selama ini dikenal sebagai aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com